2. Menyatakan TERMOHON tidak berwenang melakukan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan dalam Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;

. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tentang Adanya Kegiatan Pembayaran Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun Anggaran 2018 Sampai Dengan Tahun 2022 sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : B2148/L.1.12/Fd/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Tersangka Ir. Marwadi Yusuf, Msi/PEMOHON I, Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor B2149/L.1.12/Fd/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Tersangka Azwar, S.H., M.A.P/PEMOHON II dan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-2151/L.1.12/Fd/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Tersangka M. Dahri, SE, M.SM/PEMOHON III adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka dalam Perkara a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

4. Menyatakan tindakan TERMOHON yang menetapkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) kepada PARA PEMOHON sebagaimana Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe (Tingkat Penyidikan) Nomor PRIN-1280/L.1.12/Fd/10/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Ir. Marwadi Yusuf. M.Si/PEMOHON I, Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe (tingkat Penyidikan) Nomor : PRIN-1279/L.1.12/Fd/10/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 atas nama Azhar, S.H., M.A.P/PEMOHON II dan Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe (Tingkat Penyidikan) Nomor PRIN1283/L.1.12/Fd/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama M. Dahri. S.E., M.SM/PEMOHON III adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penahanan dalam Perkara a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PARA PEMOHON oleh TERMOHON; 

6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap PARA PEMOHON; 

7. Memulihkan hak PARA PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 8. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;